Ajakan Aksi Demo 27 Agustus 2026 di Depan Gedung DPR RI ; Oleh, Hasan Basri Siregar, Ketua JWI DS.
Deli Serdang, gomsindosuaramerdeka.com Rabu, 26/8/2026-|
I. PENDAHULUAN
Panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI dengan dua tuntutan utama — hukuman mati bagi koruptor dan perampasan seluruh aset koruptor hingga miskin — merupakan gejala krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan refleksi dari kegagalan sistem hukum dan penegakan hukum yang selama ini dirasakan belum memuaskan rasa keadilan rakyat.
II. PENGETAHUAN DAN LANDASAN KONSEPTUAL
A. Konteks Hukum dan Sosial
Korupsi di Indonesia telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi secara langsung merampas hak-hak sosial-ekonomi rakyat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan umum.
– Tuntutan Hukuman Mati: Saat ini, UU Korupsi tidak memuat hukuman mati, melainkan pidana penjara seumur hidup dan denda. Usulan ini mengemuka karena publik menilai sanksi yang berlaku belum menimbulkan efek jera, terutama bagi pelaku dengan kekuatan ekonomi dan politik.
– Tuntutan Perampasan Aset: Secara hukum, pemulihan kerugian negara sudah diatur, namun praktiknya masih banyak kendala — aset disembunyikan, dialihkan, atau bernilai tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Frasa “miskinkan” adalah bentuk ekspresi rakyat agar tidak ada keuntungan yang tersisa bagi pelaku kejahatan.
B. Data dan Fakta Pendukung
– Kerugian keuangan negara akibat korupsi setiap tahunnya mencapai puluhan triliun rupiah.
– Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di peringkat yang belum memuaskan secara global.
– Banyak kasus korupsi besar yang putusan pengadilannya dianggap ringan, aset tidak sepenuhnya dikembalikan, dan pelaku dapat kembali menikmati hasil kejahatan.
III. PEMAHAMAN TERHADAP TUNTUTAN RAKYAT
A. Keadilan Restoratif dan Efek Jera
Tuntutan rakyat mencerminkan keinginan akan keadilan yang nyata, bukan sekadar prosedural. Publik melihat bahwa:
1. Penjara saja belum cukup mengembalikan kerugian negara maupun mencegah orang lain melakukan hal serupa.
2. Tanpa pemulihan aset secara menyeluruh, kerugian tetap ditanggung oleh rakyat melalui pajak dan pengurangan anggaran pelayanan publik.
3. Keadilan tidak terwujud jika pelaku kejahatan tetap hidup mewah di dalam maupun di luar penjara.
B. Peran Aksi Massa dalam Demokrasi
Demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Aksi ini menjadi sarana komunikasi politik rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara agar segera melakukan perbaikan kebijakan dan penegakan hukum.
IV. TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN
A. Bagi Masyarakat/Peserta Aksi
1. Partisipasi Tertib dan Damai — Menghadiri aksi pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan tidak melanggar hukum.
2. Edukasi Publik — Menyebarkan pemahaman tentang dampak korupsi dan alasan tuntutan, bukan sekadar emosi, namun berbasis data dan fakta.
3. Pengawasan Bersama — Mengawal tuntutan agar tidak berhenti pada demonstrasi, melainkan diikuti respons nyata dari DPR dan Pemerintah.
B. Bagi Lembaga Negara
1. DPR perlu membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat dan mempertimbangkan revisi UU Korupsi untuk memperberat sanksi.
2. Kejaksaan, KPK, dan Polri memperkuat mekanisme penelusuran dan penyitaan aset secara menyeluruh, termasuk yang dialihkan ke pihak ketiga atau ke luar negeri.
3. Pengadilan menerapkan prinsip pemulihan kerugian negara secara penuh.
V. SOLUSI KONKRET DAN BERKELANJUTAN
1. Reformasi Sanksi Hukum
– Melakukan kajian mendalam terhadap usulan pemberatan sanksi, termasuk alternatif pidana seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat serta pemulihan kerugian negara 100% ditambah denda yang bernilai ekonomis signifikan.
– Meninjau kembali kemungkinan hukuman mati dalam kasus korupsi yang merugikan negara di atas nilai tertentu dan berdampak luas pada hajat hidup orang banyak — dengan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi.
2. Mekanisme Perampasan Aset yang Efektif
– Membentuk tim terpadu penelusuran aset dengan kewenangan lintas negara dan lintas sektor.
– Menetapkan presumpsi hasil korupsi atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar, sehingga beban pembuktian sebagian dialihkan kepada pelaku.
– Hasil penyitaan aset langsung dialokasikan untuk program pelayanan publik yang terjangkau rakyat (kesehatan, pendidikan, air bersih, jalan desa).
3. Pencegahan dan Pengawasan
– Penguatan manajemen anti-penyuapan di seluruh instansi pemerintah dan BUMN.
– Transparansi anggaran negara yang dapat diakses publik secara langsung dan real-time.
– Perlindungan yang kuat bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi.
4. Dialog Politik yang Berkelanjutan
– DPR dan Pemerintah tidak menutup telinga terhadap aspirasi rakyat, melainkan merespons secara tertulis dan terukur dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama.
– Masyarakat mengawal setiap langkah kebijakan, tidak hanya saat demonstrasi, tetapi secara terus-menerus melalui mekanisme pengawasan publik yang terorganisir.
VI. KESIMPULAN
Ajakan demonstrasi 27 Agustus 2026 adalah peringatan keras bahwa toleransi rakyat terhadap korupsi sudah habis. Tuntutan hukuman mati dan perampasan aset hingga miskin bukan sekadar keinginan balas dendam, melainkan kebutuhan mendesak akan keadilan, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.
Solusinya tidak hanya di jalanan, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan dan di ruang pengadilan. Namun, tekanan rakyat yang terorganisir, tertib, dan berkelanjutan adalah kunci agar perubahan hukum dan penegakan hukum benar-benar terjadi. Keadilan bagi negara dan rakyat yang dirugikan korupsi adalah hak yang harus diperjuangkan bersama. (*)
