Medan, http://gomsindosuaramerdeka.com-|
Pergeseran anggaran Rp9 miliar di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang memang menuai polemik di DPRD. Namun di mata akademisi, ada sisi lain yang perlu dilihat: urgensinya untuk ekonomi daerah.
Prof. Aulia Ishak, MT, Ph.D, pengamat infrastruktur dari Universitas Sumatera Utara (USU) menilai proyek yang menjadi tujuan pengalihan anggaran, yaitu pembangunan median jalan di Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kualanamu, adalah langkah strategis.
“Prof Aulia Ishak, MT, Ph.D pengamat infrastruktur dari USU mengatakan, ‘Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, terutama menuju bandara, sangat penting untuk pengembangan ekonomi daerah. Jika pengalihan anggaran ini dapat meningkatkan infrastruktur transportasi, maka hal itu dapat dipertimbangkan sebagai langkah positif. Polemik ini menunjukkan perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya, Minggu (14/9/2026).
Artinya, kritik penting, tetapi pembangunan akses bandara tidak kalah penting. Jalan Sultan Serdang adalah gerbang utama Deli Serdang menuju Kualanamu. Jika median jalan diperbaiki, aksesibilitas, keselamatan, dan estetika kawasan bandara akan meningkat. Dampaknya langsung ke investasi dan ekonomi.
Bukan Hal Baru, Asal Jelas Dokumentasinya
Pandangan senada datang dari akademisi politik anggaran FISIP USU, Dr. Fernanda.
“Pergeseran anggaran dalam konteks pembangunan daerah bukanlah hal yang baru. Dalam situasi tertentu, pemerintah daerah memang harus memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan dana ke proyek yang lebih mendesak. Namun, ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Menurut Dr. Fernanda, yang terpenting bukan soal boleh atau tidaknya digeser, tetapi apakah dokumentasinya jelas dan komunikasinya baik antara eksekutif dan legislatif.
Kunci Kepercayaan Publik Adalah Transparansi
Pengamat Sosial Dr. Agus Suriadi menambahkan, fleksibilitas dan transparansi harus berjalan bersamaan.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Namun, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga penting untuk menjawab kebutuhan mendesak. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas,” jelasnya.
Jalan Tengah: Dialog Konstruktif;
Dengan demikian, polemik Rp9 miliar ini seharusnya menjadi momentum dialog, bukan saling curiga.
Masyarakat Deli Serdang, di satu sisi menuntut akuntabilitas. Di sisi lain, masyarakat juga pragmatis: jika hasilnya adalah infrastruktur jalan menuju bandara yang lebih baik, aman, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka langkah itu bisa diterima.
Tinggal bagaimana Pemkab Deli Serdang dan DPRD duduk bersama, membuka dokumen, dan memastikan setiap rupiah benar-benar untuk manfaat nyata bagi daerah. (*).
Reporters : Habar.
