Jakarta – http://gomsindosuaramerdeka.com
Rabu, 12 Agustus 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghentikan pemborosan uang negara dan menertibkan praktik nepotisme serta kolusi yang marak di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / BUMN.
Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026) lalu.
“Anak-cucu BUMN dipangkas! Prabowo tak mau uang negara terbuang sia-sia”
Data dan Fakta: 1.077 BUMN Dipangkas Jadi 250
Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, jumlah BUMN saat awal pemerintahannya mencapai 1.077 entitas.
Melalui proses konsolidasi, merger, dan restrukturisasi yang dilakukan BP BUMN bersama Danantara Indonesia, jumlah tersebut berhasil dipangkas menjadi sekitar 250 perusahaan.
Artinya, sekitar 827 BUMN telah ditutup, digabung atau dikonsolidasikan dalam 18 bulan pemerintahan. Dalam kesempatan lain Prabowo juga menyebut sudah menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan penyusutan hingga 250 entitas.
Langkah ini diambil karena selama ini banyak BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap membebani negara dengan biaya operasional dan pembayaran gaji direksi serta komisaris.
Alasan Utama: Stop Pemborosan dan KKN
Di balik pemangkasan ini, Presiden menyoroti masalah mendasar di tubuh BUMN: praktik KKN dalam perekrutan dan penempatan jabatan.
Direksi beserta jajarannya kerap memberikan peluang kerja, posisi strategis, hingga proyek kepada keluarga, kerabat, kolega, dan sahabat dekat mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat biasa yang berkompeten hampir tidak memiliki harapan masuk BUMN — terutama di perusahaan energi raksasa seperti Pertamina.
Prabowo menilai kondisi ini tidak hanya merugikan keadilan sosial, tetapi juga menurunkan kinerja dan efisiensi perusahaan. “750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Prabowo.
*Dampak: Negara Hemat Rp50 Triliun*
Presiden menyebut, dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang bisa diselamatkan mencapai Rp50 triliun. Penghematan itu mencakup gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga rapat kerja.
Jika jumlah yang dipangkas mencapai 700 entitas, efisiensi anggaran diperkirakan bisa naik hingga Rp80 triliun.
“Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujar Prabowo. Ia menargetkan dalam 2 tahun BUMN menjadi lebih efisien, transparan, dan bekerja untuk rakyat.
BUMN Harus Profesional dan Berbasis Kompetensi
Dengan kebijakan pemangkasan dan penertiban ini, Prabowo berharap praktik perekrutan tertutup dan berpihak pada kelompok tertentu dapat diakhiri.
Peluang di BUMN harus dibuka secara transparan, profesional, dan berdasarkan kompetensi, sehingga uang negara dikelola oleh orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab — bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan personal.
Transformasi ini dijalankan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara / BPI Danantara dan BP BUMN. Prabowo mengapresiasi kinerja Danantara yang dalam setahun sudah mulai membukukan laba.
Pemerintah menargetkan proses rasionalisasi ini selesai dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan. (*)
Reporter: Habar http://gomsindosuaramerdeka.com
