Kalimat itu sederhana, tapi menampar.
“*Saya bukan fakir miskin yang bajunya harus dibelikan negara!*”
Pernyataan itu dilontarkan *Dedi Mulyadi, Gubernur Terpilih Jawa Barat*, dalam rapat efisiensi APBD, Selasa 4 Februari 2025 di Bandung. Dan sejak hari itu, efek dominonya mulai terasa hingga ke daerah-daerah.
Di tengah jeritan masyarakat soal jalan rusak, sekolah tidak layak, dan puskesmas kosong obat, masih ada saja pos anggaran untuk “baju dinas, sepatu, dasi” pejabat. Wajar jika publik muak.
*Pernyataan Kang Dedi adalah kritik tajam seorang pemimpin daerah* yang berani memutus tradisi buruk itu. Ia tidak hanya menolak. Ia memberi solusi: hapus pos itu. Alihkan untuk jalan desa, seragam anak miskin, puskesmas, dan bantuan keluarga rentan.
*1. MEMUKUL KESOMBONGAN BIROKRASI*
Selama ini banyak pejabat menganggap fasilitas pribadi dari negara sebagai “hak”. Padahal gaji dan tunjangan mereka sudah lebih dari cukup.
Kang Dedi mengingatkan: uang negara itu titipan rakyat. Bukan untuk gaya-gayaan.
“*Kami yang sudah menerima gaji dan tunjangan yang layak dari negara, tidak pantas meminta lebih untuk kebutuhan pribadi.*”
Ini tamparan keras. Karena faktanya, di banyak APBD kabupaten/kota, pos “pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD” masih tembus ratusan juta.
*2. EFEK DOMINO DIMULAI*
Setelah pernyataan itu viral, beberapa kepala daerah mulai ditanya wartawan: “Pak, bagaimana di daerah kita?”
Tekanan publik naik. LSM mulai membedah APBD. DPRD mulai coret pos yang tidak mendesak.
Inilah efek domino yang diharapkan. Satu orang berani, maka yang lain malu untuk tidak ikut.
Bayangkan jika 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di Indonesia kompak menghapus pos pemborosan seperti ini. Dana yang terkumpul bisa untuk ribuan seragam sekolah gratis atau puluhan kilometer jalan desa.
*3. SESUAI HUKUM DAN HATI NURANI*
Secara hukum, langkah Kang Dedi benar. *UU Keuangan Negara No 17/2003* jelas: anggaran harus untuk kepentingan umum, bukan pribadi.
Secara etika, ini juga benar. Pemimpin harus jadi teladan hidup sederhana. Masa rakyat disuruh hemat, pejabatnya minta baju baru tiap tahun?
Yang paling penting: ini mengembalikan marwah APBD sebagai alat untuk mensejahterakan, bukan untuk memanjakan.
*PENUTUP: UJIAN BAGI KEPALA DAERAH LAIN*
Kini bolanya ada di lapangan para kepala daerah.
Masihkah berani mempertahankan pos baju dinas, studi banding, dan perjalanan dinas fiktif? Atau ikut Kang Dedi: malu pakai uang rakyat untuk pribadi.
*Pernyataan Kang Dedi* sudah membuktikan satu hal: memimpin itu bukan soal berapa banyak fasilitas yang didapat, tapi berapa banyak rakyat yang terbantu.
Jika efek domino ini terus berjalan, maka 2026 bisa jadi tahun dimana APBD benar-benar kembali ke rakyat.
Dan itu baru namanya menuju Indonesia Emas.
Wallahu a’lam bishawab.
Deli Serdang, Minggu (2/8/2026).
