Sibolangit, http://gomsindosuaramerdeka.com — |
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan terobosan penataan aset. SD Negeri 101833 Sibolangit yang siswanya hanya 28 orang akan direvitalisasi menjadi pusat layanan publik. Lokasinya akan dibangun Kantor Pemadam Kebakaran Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kecamatan Sibolangit.
Hal itu disampaikan langsung Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan saat meninjau lokasi, Selasa (25/8/2026).
ALASAN: SESUAI KEBUTUHAN LAPANGAN;
Bupati menjelaskan, keputusan ini lahir setelah melihat kondisi real di lapangan. Jumlah siswa SD Negeri 101833 yang sangat sedikit tidak efektif jika gedungnya dibiarkan.
“Penataan ini kita lakukan dengan melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dengan jumlah siswa SD yang relatif sedikit, fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan lain yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Damkar, BPBD, dan PKBM,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemkab berencana mengelompokkan 28 siswa tersebut ke sekolah terdekat agar proses belajar tetap optimal. Sementara sebagian bangunan lama akan dimanfaatkan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, mengingat Sibolangit selama ini belum memiliki PKBM.
RESPONS BENCANA LEBIH CEPAT, LAYANAN PENDIDIKAN TETAP JALAN;
Menurut Bupati, pembangunan kantor Damkar dan BPBD di Sibolangit sangat mendesak. Wilayah pegunungan ini rawan kebakaran hutan dan bencana alam. Dengan adanya kantor di titik tengah kecamatan, diharapkan respons penanganan bisa lebih cepat.
Dalam peninjauan itu, Bupati yang didampingi Ketua TP PKK Deli Serdang Jelita Asri Ludin Tambunan juga berdialog dengan Kepala SD Negeri 101833 dan Kepala SMP Negeri 2 Sibolangit.
SMPN 2 yang bersebelahan dengan SD tersebut saat ini memiliki 208 siswa. Bupati merencanakan pengembangan fasilitas melalui pembangunan lantai dua agar daya tampungnya semakin baik.
SINERGI LINTAS OPD
Peninjauan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kalaksa BPBD, Kadis Damkar dan Penyelamatan, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Demokrat Merry Alfrida Br Sitepu dan jajaran perangkat daerah terkait.
Langkah Pemkab ini dinilai sebagai bentuk efisiensi anggaran dan optimalisasi aset. Dari 1 gedung yang kurang produktif, kini bisa melahirkan 3 layanan sekaligus: keamanan, kebencanaan, dan pendidikan kesetaraan. (*)
Reporter : Habar
